Kawasan Pasar Pandansari, Balikpapan Barat

POSKOTAKALTIMNEWS,BALIKPAPAN: Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Pandansari, Balikpapan Barat, yang rencananya akan dilakukan pada awal Juni 2024, hingga kini masih belum terealisasi.

Situasi ini menjadi sorotan serius dari anggota DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman.Menurut Taufik, kondisi Pasar Pandansari saat ini terlihat sangat kumuh dan memerlukan tindakan segera.

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh Satpol PP dalam penertiban ini.

"Penting untuk melibatkan aparat gabungan dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan dalam operasi penertiban ini," ujarnya kepada awak media, Rabu (19/6/2024).

Taufik menegaskan bahwa seluruh pedagang yang berjualan di luar area pasar merupakan tanggung jawab Dinas Perdagangan.

"Tidak ada alasan untuk lepas tangan," tegasnya.

Ia juga menolak adanya pemberlakuan jam operasional tertentu bagi pedagang yang berjualan di luar area pasar.

"Semua yang berjualan di fasilitas umum dan fasilitas sosial harus ditertibkan tanpa pandang bulu," kata Taufik.

Penertiban ini, lanjut Taufik, harus dilakukan secara menyeluruh dengan semua pedagang yang beroperasi di luar area pasar untuk kembali masuk ke area yang ditentukan.

Komisi II DPRD Balikpapan, tambahnya, akan meningkatkan pengawasan selama proses penertiban berlangsung. Petugas akan disiagakan di posko-posko penjagaan yang sudah dianggarkan sesuai kebutuhan.

"Petugas akan stand by di posko penjagaan, karena kami sudah anggarkan sesuai kebutuhannya," imbuhnya.

Taufik juga mengingatkan Satpol PP agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas penertiban ini.

"Jangan sampai penertiban ini hanya semangat di awal saja, seperti 'panas-panas tai ayam', yang artinya di awal dilakukan dengan sungguh-sungguh namun lama-kelamaan dibiarkan," jelasnya.

Dengan penertiban yang tegas dan konsisten, diharapkan kawasan Pasar Pandansari dapat kembali tertib dan nyaman bagi semua pihak yang beraktivitas di sana.(adv/rud)